Sejarah Indonesia & Kemerdekaan

Sumber: CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf, Rangkuman-Materi-TWK-1, Modul latihan.

0. Era Sejarah Indonesia (Kerangka Umum)

Era	Periode
Prakolonial (kerajaan Hindu-Buddha & Islam)	sebelum abad 16
Kolonial (VOC, Hindia Belanda)	1602-1945
Pendudukan Jepang	1942-1945
Awal Kemerdekaan / Revolusi Nasional	1945-1949
Republik Indonesia Serikat (RIS)	1949-1950
Demokrasi Liberal	1950-1959
Demokrasi Terpimpin (Orde Lama)	1959-1965
Transisi (1965-1966)	G30S → Supersemar
Orde Baru	1966-1998
Reformasi	1998-sekarang

0a. Timeline Linear

Tanggal	Peristiwa
1512	Portugis tiba di Maluku (awal kolonialisme)
1602	VOC berdiri
1799	VOC bangkrut → pemerintah Belanda
1825-1830	Perang Diponegoro (Perang Jawa)
1908	Budi Utomo berdiri (Kebangkitan Nasional)
28 Okt 1928	Sumpah Pemuda
1942	Jepang menduduki Indonesia
29 Apr 1945	BPUPKI dibentuk
1 Jun 1945	Hari lahir Pancasila (pidato Soekarno)
22 Jun 1945	Piagam Jakarta
7 Agu 1945	BPUPKI bubar, PPKI dibentuk
6-9 Agu 1945	Bom atom Hiroshima & Nagasaki
14/15 Agu 1945	Jepang menyerah ke Sekutu
16 Agu 1945	Peristiwa Rengasdengklok
17 Agu 1945	Proklamasi Kemerdekaan
18 Agu 1945	PPKI sahkan UUD 1945, angkat Soekarno-Hatta
19 Agu 1945	12 kementerian & 8 provinsi
22 Agu 1945	Sidang PPKI memutuskan pembentukan KNIP, PNI, BKR
29 Agu 1945	KNIP dilantik (cikal bakal DPR)
10 Nov 1945	Pertempuran Surabaya (Hari Pahlawan)
14 Nov 1945	Sistem parlementer; Sjahrir PM pertama
15 Nov 1946	Perjanjian Linggarjati
21 Jul 1947	Agresi Militer I
17 Jan 1948	Perjanjian Renville
19 Des 1948	Agresi Militer II; PDRI dibentuk
1 Mar 1949	Serangan Umum Yogyakarta
7 Mei 1949	Perjanjian Roem-Royen
23 Agu-2 Nov 1949	KMB
27 Des 1949	Belanda serahkan kedaulatan ke RIS
17 Agu 1950	Kembali ke negara kesatuan (UUDS 1950)
5 Jul 1959	Dekrit Presiden → kembali UUD 1945
30 Sep 1965	G30S/PKI
11 Mar 1966	Supersemar → Soeharto
1966-1998	Orde Baru
21 Mei 1998	Soeharto lengser → Habibie
1999-2002	Amandemen UUD 1945 (4x)

1. Organisasi Pergerakan Nasional

Organisasi	Pendiri	Catatan
Budi Utomo (1908)	Sutomo & pelajar STOVIA; digagas Wahidin Soedirohoesodo	Organisasi pergerakan modern pertama, 20 Mei 1908 (Hari Kebangkitan Nasional)
Serikat Dagang Islam	Haji Samanhudi	→ berkembang jadi Serikat Islam
Serikat Islam	HOS Cokroaminoto
Indische Partij	Suwardi Suryaningrat, Danudirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo
Perhimpunan Indonesia	Noto Soeroto & Soetan Kasajangan Soripada; Hatta ketua 1926-30
Partai Nasional Indonesia (PNI)	Ir. Soekarno
Parindra	Sutomo

2. Sumpah Pemuda

• Kongres Pemuda I: 30 April – 2 Mei 1926, ketua Moh. Tabrani, di Gedung Lux Orientis, Jakarta → usul semua perkumpulan pemuda bersatu.
• Kongres Pemuda II: 27–28 Oktober 1928, ketua Soegondo Joyopuspito, di Gedung Katholieke Jongelingen Bond (hari 1) & Gedung Oost-Java (hari 2).
• Hasil:
  • Trilogi Pemuda: Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa: Indonesia (Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928).
  • Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman diperdengarkan dan diperkenalkan sebagai lagu kebangsaan.

3. Perumusan Pancasila & Dasar Negara

• 1 Maret 1945: usulan dibentuk BPUPKI (oleh Jend. Kumakichi Harada).
• 7 September 1944: PM Jepang Koiso menjanjikan kemerdekaan (setelah Kemenangan Asia Timur Raya).
• BPUPKI = Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Chōsakai), resmi dibentuk 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito). Ketua: Radjiman Wedyodiningrat, wakil R. Pandji Soeroso & Ichibangase Yosio, anggota 67 orang.
• Sidang I BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945): bahas bentuk/filsafat/dasar negara.
  • 29 Mei 1945: Muhammad Yamin mengusulkan "Lima Dasar" (Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat).
  • 1 Juni 1945: Soekarno pidato "Lahirnya Pancasila" (Panca Sila: Kebangsaan, Internasionalisme, Mufakat, Kesejahteraan, Ketuhanan) → 1 Juni = hari lahir Pancasila.
• Panitia Sembilan (masa reses): menggodok masukan. Ketua Soekarno, anggota: Moh. Hatta, Ahmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis (nasionalis); H. Agoes Salim, KH A. Wachid Hasyim, Abikusno Tjokrosuyoso, Abdoel Kahar Moezakkir (Islam).
  • 22 Juni 1945: lahir Piagam Jakarta (Jakarta Charter).
• Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945): bahas NKRI & UUD 1945. 11 Juli: Panitia Kecil (7 orang, ketua Prof. Mr. Dr. Soepomo) merancang UUD; 14 Juli: sidang pleno terima laporan panitia Perancang UUD.
• BPUPKI bubar: 7 Agustus 1945.

4. PPKI & Menuju Proklamasi

• PPKI = Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai), dibentuk 7 Agustus 1945, ketua Ir. Soekarno, anggota 21 orang, tugas melanjutkan hasil kerja BPUPKI.
• 9 Agustus 1945: Soekarno, Hatta, Radjiman berangkat ke Dalat, Vietnam; 12 Agustus 1945 menemui Jend. Terauchi → janji kemerdekaan 24 Agustus 1945.

Mengapa BPUPKI & PPKI Dibentuk ^[1]

BPUPKI (29 April 1945):

• Latar belakang: di akhir Perang Pasifik kekalahan Jepang makin jelas. 7 September 1944 PM Jepang Koiso berjanji Indonesia akan dimerdekakan setelah kemenangan akhir "Perang Asia Timur Raya".
• 1 Maret 1945: pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, Jend. Kumakichi Harada, mengumumkan pembentukan BPUPKI.
• Tujuan Jepang: mendapat dukungan rakyat Indonesia, dan agar tentara Sekutu disambut sebagai penyerbu (bukan pembebas) oleh rakyat.
• Tugas BPUPKI: mempelajari & menyelidiki hal-hal terkait aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka (merumuskan dasar negara & rancangan UUD).
• Hanya dibentuk untuk Jawa & Sumatra (komando Angkatan Darat ke-16 & ke-25); Kalimantan & Indonesia Timur (wilayah kaigun/Angkatan Laut Jepang) tidak dibentuk.

PPKI (7 Agustus 1945):

• BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya (menyusun rancangan UUD), lalu digantikan PPKI.
• Tugas PPKI: (1) meresmikan Pembukaan & batang tubuh UUD 1945; (2) melanjutkan hasil kerja BPUPKI; (3) mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari Jepang ke bangsa Indonesia; (4) mempersiapkan segala hal ketatanegaraan bagi negara baru.
• Anggota 21 orang, mewakili berbagai etnis Hindia Belanda: 12 Jawa, 3 Sumatra, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Sunda Kecil, 1 Maluku, 1 Tionghoa.
• Diketuai Ir. Soekarno, wakil Moh. Hatta, penasihat Ahmad Soebardjo.
• Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat 9 Agustus 1945 dan bertemu Jend. Terauchi di Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945 → Terauchi menyampaikan bahwa kemerdekaan Indonesia diserahkan kepada PPKI.

Catatan: golongan muda menganggap PPKI sebagai badan buatan Jepang, sehingga mendesak proklamasi dilakukan tanpa PPKI → salah satu pemicu Peristiwa Rengasdengklok.

• 6 Agustus 1945: bom atom Hiroshima (Little Boy); 9 Agustus 1945: bom atom Nagasaki (Fat Man).
• 14/15 Agustus 1945: Jepang menyerah kepada Sekutu.
• Rengasdengklok, 16 Agustus 1945 (pukul 03.00): penculikan Soekarno-Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat proklamasi agar tak terpengaruh Jepang.

Golongan Muda vs Golongan Tua ^[2]

Perbedaan pandangan utama:

• Golongan tua (Soekarno, Hatta, Ahmad Soebardjo): proklamasi dilakukan melalui PPKI dan menunggu waktu yang tepat. Soekarno merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI, tak mau tergesa-gesa.
• Golongan muda (Soekarni, Wikana, Chaerul Saleh, dll. dari perkumpulan "Menteng 31"): proklamasi secepatnya dan tanpa PPKI, karena PPKI dianggap badan buatan Jepang; takut kemerdekaan terkesan pemberian Jepang, padahal hasil perjuangan bangsa sendiri.

Kronologi singkat:

• 15 Agustus 1945: golongan muda berunding di lembaga bakteriologi Pegangsaan Timur Jakarta → memutuskan kemerdekaan dilepaskan dari segala ikatan/janji Jepang. Hasilnya disampaikan ke Soekarno malam harinya, ditolak karena ia merasa bertanggung jawab sebagai ketua PPKI.
• 16 Agustus 1945 (03.00 WIB): Soekarno-Hatta dibawa golongan muda (Soekarni, Wikana, Chaerul Saleh, bersama Shodanco Singgih anggota PETA) ke Rengasdengklok, Karawang. Mula-mula ditempatkan di gubuk tua tak layak, atas usul KH. Darip dipindah ke rumah saudagar Djiaw Kie Siong.
• Golongan muda di Jakarta menyusun rencana perebutan kekuasaan (rakyat), tapi gagal karena tak semua anggota PETA mendukung.
• Jusuf Kunto diutus ke Jakarta → bertemu Wikana & Achmad Soebardjo → bersama menjemput Soekarno-Hatta kembali. Soebardjo meyakinkan golongan muda, menjamin proklamasi esok hari.
• 16 Agustus tengah malam rombongan tiba di Jakarta → 17 Agustus 1945 proklamasi dikumandangkan di Jl. Pegangsaan Timur No. 56.

Kesepakatan hasil: golongan tua & muda sepakat proklamasi dilaksanakan setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik, dan dibacakan di rumah Bung Karno (bukan Lapangan IKADA, karena tentara Jepang sudah berjaga di sana).

5. Proklamasi Kemerdekaan

• 17 Agustus 1945: Proklamasi dibacakan Soekarno-Hatta atas nama rakyat Indonesia. Sumber hukum pembentukan NKRI.
• Tempat: Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta (sekarang Tugu Proklamasi), pukul 10.00.
• Bendera Merah Putih dijahit Fatmawati, dikibarkan Latief Hendraningrat (prajurit PETA) dibantu Soehoed.
• Foto proklamasi diambil Frans & Alex Mendur (fotografer).

Detik-detik Proklamasi ^[3]

• 2 Sep 1945: Jepang resmi menyerah ke Sekutu di USS Missouri (setelah bom atom).
• Para pemuda (Chaerul Saleh, Sukarni, Wikana, dan lain-lain setelah berdiskusi dgn Tan Malaka), bersama Shodanco Singgih (anggota PETA) dini hari 16 Agustus 1945 membawa Soekarno (beserta Fatmawati & Guntur) dan Hatta ke Rengasdengklok → tujuan: agar tak terpengaruh Jepang, mendesak proklamasi segera.
• Ahmad Soebardjo meyakinkan golongan muda; Yusuf Kunto diutus menjemput Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta.
• Teks Proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda (kini Jl. Imam Bonjol No. 1, museum perumusan teks proklamasi). Penyusun: Soekarno, Hatta, Soebardjo; konsep ditulis Soekarno. Hadir: B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, Soediro.
• Naskah Klad (tulisan tangan Soekarno) vs Otentik (ketikan Sayuti Melik, ditandatangani Soekarno-Hatta, tanggal "17-8-05" = tahun 2605 era Jepang).
• Naskah Klad diselamatkan B.M. Diah dari tempat sampah, disimpan 46 tahun, diserahkan ke Soeharto 29 Mei 1992.
• Penyebaran: radio (Waidan Palenewen, F. Wuz, pemancar Menteng 31/DJK 1), koran (Suara Asia Surabaya pertama), plakat "Respect Our Constitution, August 17".
• Soekarno-Hatta dilantik PPKI 18 Agustus 1945 sebagai Presiden & Wapres (diusulkan Otto Iskandardinata); 8 provinsi awal: Sumatra, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua), Nusa Tenggara.
• Pengakuan negara lain:
  • Mesir, 22 Maret 1946: negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI, disusul negara-negara Arab lain.
  • De facto oleh Belanda: lewat Perjanjian Linggarjati (ditandatangani 25 Maret 1947), terbatas atas Jawa, Sumatra, dan Madura.
  • De jure oleh Belanda: 27 Desember 1949, penyerahan kedaulatan hasil KMB (kepada RIS, bukan RI).
  • Keanggotaan PBB: Indonesia diterima 28 September 1950 sebagai anggota ke-60. PBB berperan sebagai mediator (KTN/UNCI), bukan pemberi pengakuan.
• Sikap Belanda atas tanggal 17 Agustus 1945: pada 2005 Menlu Bernard Bot menyatakan Belanda menerima tanggal itu secara politik dan moral (bukan pengakuan hukum); pengakuan penuh atas proklamasi 17 Agustus 1945 baru diberikan pemerintah Belanda pada 14 Juni 2023^[4].

6. Sidang PPKI (Hasil)

• Sidang 1 (18 Agustus 1945): penetapan UUD 1945 (termasuk Pancasila), penetapan Presiden-Wakil Presiden, penetapan Komite Nasional.
  • Rumusan Pancasila final (Pembukaan UUD 1945) → sila pertama jadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" (perubahan oleh Moh. Hatta atas usul A.A. Maramis, agar kemerdekaan dirasakan pemeluk agama selain Islam).
• Sidang 2 (19 Agustus 1945): penetapan 12 kementerian, 8 provinsi.
• Sidang 3 (22 Agustus 1945): pembentukan KNIP, Partai Nasional Indonesia, Badan Keamanan Rakyat (BKR).
• KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) dibentuk Presiden 29 Agustus 1945 → cikal bakal/awal DPR RI; ketua pertama Mr. Kasman Singodimedjo.

7. Perang & Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

Periode 1945-1949 dimulai dengan masuknya Sekutu yang diboncengi Belanda (NICA) setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember 1949. Masa ini penuh pergantian kabinet, aksi polisionil (Agresi Militer) oleh Belanda, dan berbagai perundingan.

Kembalinya Belanda bersama Sekutu

• Sesuai perjanjian Wina 1942, Sekutu bersepakat mengembalikan wilayah bekas jajahan Jepang kepada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir.
• Menjelang akhir perang 1945, sebagian wilayah Indonesia sudah dikuasai Sekutu: Australia mendarat di Makassar, Banjarmasin, dan Balikpapan; Pulau Morotai & Irian Barat dikuasai Australia-AS di bawah Jend. Douglas MacArthur (Komando SWPAC).
• Setelah perang: Australia bertanggung jawab atas Kalimantan & Indonesia Timur; AS atas Filipina; Inggris (komando SEAC, panglima Lord Mountbatten) atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatra, Jawa, dan Indocina. SEAC bertugas melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan (RAPWI).
• NICA (Netherland Indies Civil Administration) dipimpin Dr. Hubertus J. van Mook. 15 September 1945 tentara Inggris tiba di Jakarta didampingi van der Plas; van Mook menyatakan tidak akan berunding dengan Soekarno (dianggap bekerja sama dengan Jepang). Pidato Ratu Wilhelmina (1942) berencana membentuk persemakmuran Belanda-Hindia Belanda.

Pertempuran

1. Peristiwa 10 November (Surabaya → Hari Pahlawan)
2. Palagan Ambarawa
3. Gerilya Jenderal Soedirman (Jawa Tengah-Timur)
4. Bandung Lautan Api
5. Pertempuran Medan Area
6. Pertempuran Margarana
7. Serangan Umum 1 Maret 1949 (Yogyakarta)
8. Pertempuran Lima Hari Lima Malam (Palembang)
9. Pertempuran Lima Hari (Semarang)
10. Ibukota pindah ke Yogyakarta (4 Januari 1946, karena keamanan Jakarta makin buruk)

Perubahan ke Sistem Parlementer

• 14 November 1945: sistem presidensial → parlementer; Sutan Sjahrir jadi Perdana Menteri pertama (van Mook menolak berunding dgn Soekarno).
• Diplomasi Sjahrir: 10 Februari 1946 Belanda menawarkan persemakmuran Indonesia (daerah-daerah dengan tingkat pemerintahan sendiri); April-Mei 1946 Sjahrir berunding di Hoge Veluwe (titik tolak pengakuan RI sebagai negara berdaulat, ditolak Belanda, konferensi bubar). 17 Juni 1946 Sjahrir kirim surat rahasia ke van Mook (pengakuan de facto terbatas Jawa-Sumatera) → bocor ke pers.
• Penculikan Sjahrir: 27 Juni 1946 Sjahrir dicap "pengkhianat" diculik di Surakarta, dibawa ke Paras (dekat Solo). 28 Juni 1946 Soekarno sementara mengambil alih semua kekuasaan pemerintah (selama sebulan lebih). Sjahrir dibebaskan 3 Juli 1946, diminta kembali membentuk kabinet, dan 2 Oktober 1946 kembali jadi PM.
• Konferensi Malino (Juni 1946): Belanda (van Mook) membentuk negara-negara bagian, membagi Indonesia menjadi 4 federasi: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Timur Raya.
• Konferensi Denpasar (18-24 Desember 1946): Belanda memaksa terbentuk Negara Indonesia Timur (NIT), presiden Sukowati (Tjokorda Gde Raka Soekawati).
• Negara Pasundan: 4 Mei 1947, Belanda membujuk Soeria Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan.
• Peristiwa Westerling (Des 1946-Feb 1947): pembantaian ribuan rakyat sipil di Sulawesi Selatan oleh pasukan Belanda (Depot Speciale Troepen) pimpinan Westerling.

Perundingan & Konferensi

• Perjanjian Linggarjati (15 Nov 1946 diparaf, 25 Maret 1947 ditandatangani): Belanda akui RI de facto (Sumatra, Jawa, Madura); akan dibentuk RIS dan Uni Indonesia-Belanda. Kalimantan & Timur Raya jadi komponen RIS; Uni Indonesia-Belanda bersama Belanda, Suriname, Curaçao.
• Agresi Militer I (21 Juli 1947): diawali Nota Ultimatum Belanda (27 Mei 1947, 14 hari) berisi pembentukan pemerintahan ad interim, uang & devisa bersama, pengiriman beras, keamanan bersama (gendarmerie), pengawasan impor-ekspor; Amir Syarifudin (mantan Menteri Pertahanan) menggantikan Sjahrir sebagai PM. Dewan Keamanan PBB (atas desakan Australia) memerintahkan gencatan senjata 1 Agustus 1947 dan membentuk Komisi Jasa-jasa Baik (Australia, Belgia, AS).
• Perjanjian Renville (17 Jan 1948, di atas kapal USS Renville): wilayah RI menyempit (hanya sebagian Jawa Tengah, yaitu Jogja & 8 keresidenan, dan ujung barat Jawa/Banten); Hatta jadi PM (29 Jan 1948, kabinet Amir jatuh).
• Agresi Militer II (19 Desember 1948): serangan ke Yogyakarta, Soekarno-Hatta ditangkap → PDRI di Sumatra dipimpin Sjafruddin Prawiranegara.
• Serangan Umum 1 Maret 1949 (Yogyakarta) → dilaksanakan atas instruksi Panglima Besar Sudirman; Soeharto (komandan brigade X/Wehrkreis III) ikut pelaksanaan lapangan; buktikan TNI masih kuat dan memperkuat posisi RI di Dewan Keamanan PBB. Soal siapa penggagasnya masih diperdebatkan^[5].
• Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949): setelah tekanan internasional (AS mengancam menghentikan bantuan) kepada Belanda.
• Serangan Umum Surakarta (7-10 Agustus 1949) oleh tentara pelajar (pejuang pelajar & mahasiswa).
• Konferensi Meja Bundar / KMB (Den Haag, 23 Agustus – 2 November 1949): Belanda akui kedaulatan RIS; Irian Barat diselesaikan setahun kemudian.
• Penyerahan kedaulatan / KMB: 27 Desember 1949 (Indonesia diakui merdeka; penyerahan (covereiniteitsoverdracht) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam). Belanda baru mengakui kemerdekaan pada tanggal ini, selang 4 tahun setelah Proklamasi.

8. Orde Lama (1945-1966)

• Periode UUD 1945 (1945-49), Konstitusi RIS (27 Des 1949 – 17 Ags 1950), UUDS 1950 (17 Ags 1950 – 5 Juli 1959), kembali ke UUD 1945 (5 Juli 1959).
• Demokrasi Liberal (1950-1959): UUDS 1950, kabinet parlementer, banyak partai; Pemilu 1955 (pemilu pertama RI, aman & demokratis).
• Dekrit Presiden 5 Juli 1959: bubarkan Konstituante, kembali ke UUD 1945 → Demokrasi Terpimpin (1959-1965).
• Ciri Demokrasi Terpimpin: kekuasaan terpusat di Soekarno, politik mercusuar, Trikora, konfrontasi Malaysia.
• Penyimpangan: Presiden angkat Ketua/Wakil MPR/DPR/MA & Wakil Ketua DPA jadi menteri; MPRS tetapkan Soekarno presiden seumur hidup; G30S/PKI (Gerakan 30 September 1965, 1 Okt) pemberontakan PKI.
• Tritura (Tri Tuntutan Rakyat, 1966): bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, turunkan harga → menuntut pertanggungjawaban G30S.
• Berakhir: Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) → Soekarno perintahkan Soeharto (Pangkostrad) amankan negara → basis kewenangan Orde Baru.

9. Orde Baru (1966-1998)

• Lahir dari Supersemar (Surat Perintah 11 Maret 1966) → Soeharto. TAP MPRS XX/MPRS/1966 menempatkan Supersemar sebagai sumber tertib hukum (no. 4: Proklamasi, UUD, Dekrit, Supersemar).
• Berkuasa 32 tahun (1966-1998); pembangunan ekonomi (Repelita), swasembada pangan, stabilitas nasional, dwifungsi ABRI.
• Menjalankan UUD 1945 & Pancasila "secara murni dan konsekuen"; UUD 1945 disakralkan:
  • TAP MPR I/MPR/1983: MPR berketetapan mempertahankan UUD 1945, tak akan mengubah.
  • TAP MPR IV/MPR/1983 + UU 5/1985: referendum untuk mengubah UUD.
• Akhir Orde Baru: krisis moneter 1997-98, tragedi Trisakti, gerakan mahasiswa 1998, kerusuhan Mei 1998 → Soeharto lengser.
• 21 Mei 1998: Soeharto lengser → B.J. Habibie; Timor Timur lepas.
• Kelemahan: kekuasaan tertinggi di tangan MPR (bukan rakyat), kekuasaan Presiden sangat besar, pasal luwes/multitafsir.

10. Reformasi (1998-sekarang)

• Tuntutan Reformasi 1998: amandemen UUD 1945.
• Amandemen 4x: 1999 (Sidang Umum MPR, 14-21 Okt), 2000 (Sidang Tahunan, 7-18 Ags), 2001 (Sidang Tahunan, 1-9 Nov), 2002 (Sidang Tahunan, 1-11 Ags).
• Hasil: MPR bukan lagi lembaga tertinggi; DPA dihapus; lahir KY, MK, DPD, KPU, Bank Sentral; Presiden dipilih langsung rakyat; sistem presidensial dipertegas; Pembukaan UUD tak diubah; NKRI dipertahankan.

11. Tokoh Kunci

Tokoh	Peran
Ir. Soekarno	Ketua PPKI; proklamator; pemrakarsa Pancasila (1 Juni 1945); Presiden RI pertama
Drs. Moh. Hatta	Wakil Presiden pertama; PM (1948); proklamator; pengubah sila pertama Piagam Jakarta
Muhammad Yamin	Usul "Lima Dasar" 29 Mei 1945; Panitia Sembilan
Radjiman Wedyodiningrat	Ketua BPUPKI
Prof. Mr. Dr. Soepomo	Perancang UUD 1945 (bersama Yamin & Soekarno); berperan dominan dalam Panitia Perancang UUD (19 anggota)
Ahmad Soebardjo	Panitia Sembilan; tokoh kemerdekaan
A.A. Maramis	Usul sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"
HOS Cokroaminoto	Pemimpin Sarekat Islam; Ketua Sarekat Islam Pusat (1915); mengubah SDI → SI (didirikan Samanhudi)
Sutan Sjahrir	PM pertama (sistem parlementer); diplomasi
Amir Syarifudin	PM (setelah Sjahrir)
Sjafruddin Prawiranegara	Kepala PDRI
Jend. Soedirman	Panglima Besar TNI; memimpin perang gerilya; memberi persetujuan/instruksi Serangan Umum 1 Maret 1949 (penggagasnya masih diperdebatkan → lihat catatan)
Soeharto	Letkol, Komandan Wehrkreis III; memimpin sektor barat Serangan Umum 1 Maret 1949 (kendali operasi: Kol. Bambang Sugeng); Presiden ke-2
B.J. Habibie	Presiden transisi (1998-99)
W.R. Supratman	Pencipta lagu Indonesia Raya
Soegondo Joyopuspito	Ketua Kongres Pemuda II
Wahidin Soedirohoesodo	Penggagas Budi Utomo
Soekarno-Hatta	Proklamator (teks proklamasi diketik Sayuti Melik)
Sayuti Melik	Mengetik naskah Proklamasi (Otentik)
B.M. Diah	Menyimpan/menyelamatkan naskah Proklamasi Klad; penyebar berita proklamasi
Fatmawati	Menjahit bendera Merah Putih
Latief Hendraningrat	Pengibar bendera (prajurit PETA)
Chaerul Saleh, Sukarni, Wikana	Golongan muda, penggerak Rengasdengklok
Tan Malaka	Ideolog/pejuang, berpengaruh pada golongan muda
Shodanco Singgih	Anggota PETA, ikut membawa Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok
Laksamana Tadashi Maeda	Pemilik rumah tempat perumusan teks proklamasi (tokoh Jepang pro-Indonesia)
Frans & Alex Mendur	Fotografer peristiwa proklamasi
Otto Iskandardinata	Mengusulkan Soekarno-Hatta sebagai Presiden-Wapres (sidang PPKI 18 Ags 1945)
Jend. Soeharto (Pangkostrad)	Penerima Supersemar 1966, Presiden Orde Baru
Dr. H.C. Ir. Soekarno	Presiden ke-1 (1945-1967)
Soeharto	Presiden ke-2 (1967-1998)
B.J. Habibie	Presiden ke-3 (1998-1999)
Abdurrahman Wahid (Gus Dur)	Presiden ke-4 (1999-2001)
Megawati Soekarnoputri	Presiden ke-5 (2001-2004)
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)	Presiden ke-6 (2004-2014)
Joko Widodo	Presiden ke-7 (2014-2024)
Prabowo Subianto	Presiden ke-8 (2024-sekarang)

12. Lembaga dalam Proses Kemerdekaan

• BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chōsakai) → menyelidiki persiapan kemerdekaan, menyusun rancangan UUD.
• Panitia Sembilan → merumuskan Piagam Jakarta (22 Juni 1945).
• Panitia Kecil (7 orang, ketua Soepomo) → merancang isi UUD.
• PPKI (Dokuritsu Junbi Inkai) → melanjutkan kerja BPUPKI; mengesahkan UUD 1945, Presiden/Wapres, kementerian, provinsi, KNIP.
• KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) → cikal bakal DPR; membantu Presiden (Aturan Peralihan).
• PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) → saat ibukota jatuh ke tangan Belanda (Agresi II).
• Konstituante → badan pembuat UUD (gagal, dibubarkan Dekrit 1959).
• MPRS/DPRS → lembaga tinggi era Orde Lama.
• KMB → forum pengakuan kedaulatan.

13. Catatan Lain

• Hari lahir Pancasila: 1 Juni 1945; Piagam Jakarta: 22 Juni 1945; Proklamasi: 17 Agustus 1945; UUD disahkan PPKI: 18 Agustus 1945; Dekrit Presiden: 5 Juli 1959; Supersemar: 11 Maret 1966.
• BPUPKI dibentuk 29 April 1945 (HUT Kaisar Hirohito), bubar 7 Agustus 1945; ketua Radjiman Wedyodiningrat.
• PPKI dibentuk 7 Agustus 1945, ketua Ir. Soekarno, anggota 21 orang.
• Sumpah Pemuda: 28 Oktober 1928; Kongres Pemuda I: 30 April-2 Mei 1926; Kongres Pemuda II: 27-28 Oktober 1928.
• Proklamasi klad = tulisan tangan Soekarno (gubahan Hatta & Soebardjo); otentik = ketikan Sayuti Melik.
• Teks dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda; dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur 56; bendera dijahit Fatmawati; pengibar Latief Hendraningrat.
• Orde Lama = 1945-1966 (Soekarno); Orde Baru = 1966-1998 (Soeharto); Reformasi = 1998-sekarang.
• Demokrasi Terpimpin = 1959-1965 (Dekrit 5 Juli 1959); sebelum itu Demokrasi Liberal 1950-1959 (UUDS 1950).
• G30S/PKI: 30 September - 1 Oktober 1965; Tritura 1966; Supersemar 11 Maret 1966.
• Penyerahan kedaulatan Belanda ke RIS: 27 Desember 1949 (KMB).
• Amandemen UUD 1945: 4x (1999, 2000, 2001, 2002).
• Lembaga negara baru hasil amandemen: KY, MK, DPD, KPU, Bank Sentral; DPA dihapus.

---

1. Alasan pembentukan BPUPKI & PPKI dari Wikipedia "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan" dan Wikipedia "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia". ↩︎

2. Sumber: Wikipedia "Peristiwa Rengasdengklok". ↩︎

3. Sumber: Wikipedia "Proklamasi Kemerdekaan Indonesia" (detail proklamasi). ↩︎

4. Pengakuan penuh Belanda atas tanggal proklamasi 17 Agustus 1945 diverifikasi dari Wikipedia "Proclamation of Indonesian Independence" (14 Juni 2023). Pernyataan Bernard Bot pada 2005 bersifat politik dan moral, sering disalahartikan sebagai pengakuan de facto. ↩︎

5. Ada tiga versi yang beredar: gagasan Sri Sultan Hamengkubuwono IX (versi yang paling umum dirujuk), instruksi Panglima Besar Sudirman, dan versi Soeharto. Sumber sejarah belum bulat, jadi jangan dihafal sebagai satu nama tunggal. ↩︎