Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sumber: UUD 1945 (hasil amandemen) — CAT-TWK.

Catatan: KPU diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 (hasil amandemen), tidak ada di UUD 1945 asli.

Pasal 22E

Dalam rangka pelaksanaan Pemilu agar terselenggara sesuai asas (luber-jurdil), maka dibentuklah sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Tugas & Wewenang

• Menyelenggarakan Pemilihan Umum sesuai asas:
  • Luber: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia.
  • Jurdil: Jujur, Adil.
• Bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen).
• Ada di tingkat pusat, dan juga di daerah (provinsi & kabupaten/kota).