Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sumber: UUD 1945 (asli), BAB VIII (Hal Keuangan), Pasal 23 ayat 5.

Kedudukan

• Badan pemeriksa keuangan negara yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah (independen dari eksekutif).
• Bukan badan yang berdiri di atas pemerintah.
• Peraturan/kekuasaan/kewajibannya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 23 ayat 5

Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Tugas & Wewenang

• Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara.
• Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR.

---

Pasca Amandemen (dari CAT-TWK)

• Setelah Perubahan Ketiga: diatur dalam Bab VIII A dengan 3 pasal, 7 ayat: Pasal 23E, 23F, 23G (sebelumnya hanya Pasal 23 ayat 5).
• Satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara (ditegaskan TAP MPR VI/MPR/2002), independen dan profesional.
• Sejarah: TAP MPRS X/MPRS/1966 mengembalikan posisi BPK sebagai lembaga tinggi negara; UU 5/1973 tentang BPK.
• UU pendukung: UU 17/2003 (Keuangan Negara), UU 1/2004 (Perbendaharaan Negara), UU 15/2004 (Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keuangan Negara).
• Nilai dasar: Independensi (independen di bidang organisasi, legislasi, anggaran; bebas dari pengaruh lembaga lain), Integritas, Profesionalisme.

Konteks Pasal 23 (anggaran)

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.