Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sumber: UUD 1945 (asli), BAB II, Pasal 2-3.

Kedudukan

• Penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat.
• Pemegang kekuasaan negara yang tertinggi (dalam UUD asli).
• Presiden adalah "mandataris" MPR — bertunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Pasal 2

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara.

Tugas & Wewenang (dari Pasal 2-3 + Penjelasan)

• Menetapkan Undang-Undang Dasar.
• Menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN).
• Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6).
• Minta pertanggungjawaban Presiden lewat persidangan istimewa bila Presiden melanggar haluan negara.
• Mengubah Undang-Undang Dasar (Pasal 37): sidang dengan kehadiran minimal 2/3 anggota, putusan dengan persetujuan minimal 2/3 anggota yang hadir.

---

Pasca Amandemen (dari CAT-TWK)

• Kedudukan: dari lembaga tertinggi negara → lembaga tinggi negara setara dgn Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK.
• Komposisi: terdiri atas anggota DPR + DPD (dahulu DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan).
• Presiden/Wapres sejak Sidang MPR 2003 dipilih langsung oleh rakyat (bukan oleh MPR).
• Tidak lagi menetapkan GBHN, tidak lagi mengeluarkan TAP MPR kecuali:
  • menetapkan Wapres menjadi Presiden,
  • memilih Wapres saat kekosongan,
  • memilih Presiden & Wapres bila keduanya mangkat/berhenti bersamaan.
• Tugas: mengubah & menetapkan UUD; melantik Presiden/Wapres hasil pemilu; memutus usul DPR berdasar putusan MK untuk memberhentikan Presiden/Wapres.
• Kuorum sidang MPR:
  • ≥ 3/4 anggota untuk memutus usul DPR memberhentikan Presiden/Wapres;
  • ≥ 2/3 anggota untuk mengubah & menetapkan UUD;
  • ≥ 50%+1 untuk sidang lainnya.
• Putusan MPR: ≥ 2/3 anggota yang hadir untuk pemberhentian Presiden/Wapres; ≥ 50%+1 seluruh anggota untuk perkara lain. Diutamakan musyawarah mufakat.
• Alat kelengkapan: Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan.