Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sumber: UUD 1945 hasil Amandemen (UUD_1945_Perubahan 4.pdf), BAB II, Pasal 2-3.

Kedudukan

• Cabang kekuasaan: tidak termasuk trias politik (eksekutif/legislatif/yudikatif) murni; MPR menjalankan kekuasaan konstituante (mengubah & menetapkan UUD) dan melantik Presiden/Wapres. Beranggotakan DPR + DPD (dua lembaga legislatif).
• Lembaga tinggi negara (pasca amandemen: setara dengan Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK → bukan lagi lembaga tertinggi).
• Terdiri atas anggota DPR + DPD yang dipilih melalui pemilu (dahulu: DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan).
• Presiden tidak lagi "mandataris" MPR. Dasar pemilihan langsung ada di Pasal 6A (Perubahan Ketiga, 2001); pemilihan Presiden/Wapres langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada Pemilu 2004.

Pasal 2 (final amandemen)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3 (final amandemen)

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Wewenang

• Mengubah dan menetapkan UUD.
• Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (hasil pemilu langsung).
• Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa jabatan menurut UUD (mekanisme impeachment via usul DPR + putusan MK → Pasal 7B).
• Tidak lagi menetapkan GBHN; tidak lagi mengeluarkan TAP MPR (kecuali hal tertentu di aturan peralihan).
• Memilih Wapres bila terjadi kekosongan; memilih Presiden & Wapres bila keduanya kosong (Pasal 8).

Kuorum & Putusan

• Sidang perubahan UUD (Pasal 37): dihadiri ≥ 2/3 anggota; putusan disetujui ≥ 50%+1 dari seluruh anggota.
• Usul pemberhentian Presiden/Wapres (Pasal 7B(7)): rapat paripurna dihadiri ≥ 3/4 anggota, disetujui ≥ 2/3 anggota yang hadir.
• Putusan lain: suara terbanyak; diutamakan musyawarah mufakat.

Alat Kelengkapan

Pimpinan, Panitia Ad Hoc, Badan Kehormatan.

---

Bandingkan UUD Asli vs Amandemen

Aspek	UUD Asli	Setelah Amandemen	Penjelasan
Kewenangan (Pasal 3)	Hanya menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan negara (GBHN)	Mengubah & menetapkan UUD (Pasal 3(1)), melantik Presiden/Wapres (Pasal 3(2)), memberhentikan menurut UUD (Pasal 3(3))	Kewenangan MPR diperluas; mekanisme pemberhentian diatur UUD
GBHN	MPR menetapkan GBHN (Pasal 3 asli)	UUD hasil amandemen tidak lagi memberi MPR kewenangan menetapkan GBHN	Kewenangan menetapkan GBHN dihapus dari UUD
Kedudukan	Lembaga tertinggi negara	Lembaga tinggi negara, setara lembaga lain	Bukan lagi lembaga tertinggi
Komposisi	DPR + Utusan Daerah + Utusan Golongan	DPR + DPD (dipilih melalui pemilu)	Utusan Golongan dihapus; DPD ditambahkan sebagai unsur MPR