Appearance
Perjanjian & Konferensi Kemerdekaan
Sumber: CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf, Modul latihan CPNS.
Kumpulan perjanjian dan konferensi diplomatik masa Revolusi Nasional (1945-1949). Urutan sesuai kronologi.
Ringkasan Kronologis
| Tanggal | Peristiwa | Lokasi | Hasil utama |
|---|---|---|---|
| 16-25 Jul 1946 | Konferensi Malino | Malino, Sulawesi Selatan | Rencana federal; pembentukan negara-negara bagian |
| 10 Feb 1946 / Apr-Mei 1946 | Perundingan Hoge Veluwe | Hoge Veluwe, Belanda | Gagal; Belanda tawarkan persemakmuran |
| 11 Okt 1946 | Perundingan awal Inggris | Jakarta | Gencatan senjata |
| 11 Nov-15 Nov 1946 | Perundingan Linggarjati (paraf) | Linggarjati, Cirebon | Pengakuan de facto RI (Jawa, Madura, Sumatra) |
| 7-24 Des 1946 | Konferensi Denpasar | Denpasar, Bali | Negara Indonesia Timur (NIT) |
| 25 Mar 1947 | Linggarjati (penandatanganan) | Batavia | Linggarjati resmi berlaku |
| 17 Jan 1948 | Perjanjian Renville | USS Renville | Wilayah RI menyempit; Garis Van Mook |
| 7 Mei 1949 | Perjanjian Roem-Roijen | Hotel des Indes, Jakarta | Pemulihan RI Yogyakarta; jalan ke KMB |
| 23 Agu-2 Nov 1949 | Konferensi Meja Bundar (KMB) | Den Haag, Belanda | Belanda akui kedaulatan; RIS berdiri |
| 27 Des 1949 | Penyerahan kedaulatan | Amsterdam | RIS resmi, Belanda akui kemerdekaan |
Perundingan Hoge Veluwe (1946)
- Waktu: April-Mei 1946.
- Lokasi: Hoge Veluwe, Belanda.
- Delegasi Indonesia: PM Sutan Sjahrir (memimpin delegasi kecil).
- Delegasi Belanda: Pemerintah Belanda (berunding atas dasar Deklarasi 10 Februari 1946).
- Latar: Setelah Deklarasi 10 Februari 1946, Belanda menawarkan persemakmuran Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah dengan berbagai tingkat pemerintahan sendiri, serta warga negara Indonesia bagi semua yang lahir di sana.
- Jalannya: Sjahrir menjelaskan titik tolak perundingan harus pengakuan RI sebagai negara berdaulat. Belanda hanya mau mengakui RI sebagai salah satu unit negara federasi plus pengakuan de facto atas Jawa dan Madura.
- Hasil: Gagal; konferensi bubar. Sjahrir menolak syarat Belanda. Setelah itu (17 Juni 1946) Sjahrir mengirim surat rahasia ke van Mook, yang bocor ke pers dan memicu penculikan Sjahrir (27 Juni 1946)[1].
Konferensi Malino (16-25 Juli 1946)
- Waktu: 16-25 Juli 1946.
- Lokasi: Malino, Sulawesi Selatan.
- Penyelenggara: Belanda (NICA) di bawah Dr. Hubertus J. van Mook.
- Peserta: 39 orang Indonesia dari Kalimantan dan Indonesia Timur yang mewakili golongan raja, Kristen, dan kelompok etnis lain yang mendukung hubungan dengan Belanda[2].
- Hasil: Belanda mengusulkan pembentukan negara federal dengan 4 bagian: Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Timur Raya. Jadi dasar pembentukan "Negara" baru yang direncanakan Belanda[1:1].
- Catatan: Dilanjutkan Konferensi Pangkal Pinang (wakil golongan minoritas) dan Konferensi Denpasar.
Perundingan Linggarjati (1946-1947)
- Waktu: Perundingan 11-15 November 1946; paraf 15 November 1946; ditandatangani 25 Maret 1947 di Batavia.
- Lokasi: Linggarjati (Linggajati), Cilimus, Kuningan, dekat Cirebon.
- Mediator: Lord Killearn (Komisi khusus Inggris, netral)[1:2].
- Delegasi Indonesia: PM Sutan Sjahrir (ketua); Soekarno dan Hatta hadir; anggota: Amir Sjarifuddin, Johannes Leimena, A.K. Gani[2:1].
- Delegasi Belanda: Komisi Jenderal pimpinan Willem Schermerhorn (Wim Schermerhorn); anggota: Hubertus van Mook, Max van Poll.
- Isi hasil:
- Belanda mengakui de facto RI dengan wilayah Sumatra, Jawa, dan Madura; Belanda harus meninggalkan wilayah de facto paling lambat 1 Januari 1949.
- RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), dengan RI sebagai salah satu bagiannya.
- RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Kalimantan dan Timur Raya menjadi komponen RIS; RIS menjadi bagian Uni bersama Belanda, Suriname, dan Curaçao.
- Didirikan Majelis Konstituante berisi wakil-wakil terpilih secara demokratis.
- Dampak: Pro-kontra di Indonesia; Masyumi menentang. Belanda melanggar perjanjian dengan menguasai pelabuhan-pelabuhan Jawa, perkebunan Medan, minyak Palembang. Sjahrir mengundurkan diri (Juli 1947), digantikan Amir Sjarifudin[1:3].
- Catatan: Ejaan populer "Linggarjati", resmi "Linggajati"[2:2].
Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946)
- Waktu: 7-24 Desember 1946.
- Lokasi: Bali Hotel, Denpasar, Bali.
- Penyelenggara: Belanda (van Mook), bagian dari rencana federal.
- Peserta: 70 orang dari 13 wilayah Timur Raya.
- Hasil: Dibentuk Negara Indonesia Timur (NIT) dengan presiden Sukowati (Tjokorda Gde Raka Soekawati). NIT bagian dari rencana federal Belanda yang melemahkan RI[1:4][3].
Perjanjian Renville (17 Januari 1948)
- Waktu: Perundingan 8 Desember 1947; ditandatangani 17 Januari 1948.
- Lokasi: Atas kapal perang AS, USS Renville, di pelabuhan Jakarta.
- Latar: Setelah Agresi Militer Belanda I (21 Juli 1947), Dewan Keamanan PBB atas desakan Australia memerintahkan gencatan senjata (1 Agustus 1947) dan membentuk Komisi Jasa-Jasa Baik / Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Australia, Belgia, dan Amerika Serikat untuk menengahi[1:5][2:3].
- Mediator: KTN (Komisi Tiga Negara): Richard Kirby (Australia), Paul van Zeeland (Belgia), Frank Graham (AS).
- Delegasi Indonesia: PM Amir Sjarifuddin (ketua).
- Delegasi Belanda: R. Abdulkadir Widjojoatmodjo (ketua).
- Isi hasil:
- Wilayah RI hanya diakui atas Jawa Tengah (Yogyakarta dan 8 keresidenan), ujung barat Jawa (Banten), dan Sumatra.
- Disepakati Garis Van Mook sebagai garis demarkasi.
- TNI ditarik mundur dari kantong-kantong di Jawa Barat dan Jawa Timur.
- Akan diadakan plebisit untuk menentukan nasib wilayah.
- Dampak: Wilayah RI jauh lebih sempit daripada Linggarjati. Empat hari kemudian (21 Januari 1948) kabinet Amir jatuh; Mohammad Hatta menjadi PM (29 Januari 1948)[1:6][2:4].
- Catatan: Kekalahan diplomatik ini disebut-sebut memicu tersingkirnya golongan kiri dan menjadi latar Pemberontakan Madiun 1948[2:5].
Perjanjian Roem-Roijen (7 Mei 1949)
- Waktu: 7 Mei 1949.
- Lokasi: Hotel des Indes, Jakarta.
- Latar: Setelah Agresi Militer Belanda II (19 Desember 1948) dan jatuhnya Yogyakarta, tekanan internasional terhadap Belanda meningkat, terutama dari AS yang mengancam menghentikan bantuan. Belanda terpaksa berunding[1:7].
- Delegasi Indonesia: Mohammad Roem (ketua), anggota: Ali Sastroamidjojo dkk.
- Delegasi Belanda: Jan Herman van Roijen (ketua).
- Mediator: UNCI (United Nations Commission for Indonesia) / Komisi PBB untuk Indonesia.
- Isi hasil:
- RI bersedia menghadiri Konferensi Meja Bundar.
- Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.
- Pasukan Belanda menghentikan semua operasi militer dan membebaskan tawanan perang sejak 17 Desember 1948.
- Belanda tidak akan mendirikan negara federal lagi di wilayah RIS.
- Akibat: PDRI (Sjafruddin Prawiranegara) memerintahkan penghentian aksi militer (18 Juni 1949); pasukan Belanda meninggalkan Yogyakarta (30 Juni 1949); Soekarno-Hatta kembali ke Yogyakarta 6 Juli 1949[2:6].
Konferensi Inter-Indonesia (31 Juli-2 Agustus 1949)
- Waktu: Akhir Juli 1949 dan 31 Juli-2 Agustus 1949.
- Lokasi: Yogyakarta.
- Peserta: Semua otoritas bagian dari RIS yang akan dibentuk: RI, NIT, dan negara bagian federal lainnya.
- Hasil: Menyamakan posisi perundingan antara delegasi RI dan federal, menyepakati prinsip dan kerangka dasar Konstitusi RIS[2:7].
Konferensi Meja Bundar / KMB (23 Agustus-2 November 1949)
- Waktu: 23 Agustus - 2 November 1949; ditutup di gedung parlemen Belanda (Ridderzaal) 2 November 1949.
- Lokasi: Den Haag, Belanda.
- Penyelenggara/mediator: UNCI (Komisi PBB untuk Indonesia), dengan peran aktif delegasi AS.
- Delegasi Indonesia: PM Mohammad Hatta (ketua), anggota: Mohammad Roem, dkk.
- Delegasi BFO (Majelis Permusyawaratan Federal): Sultan Hamid II (ketua), anggota: Anak Agung Gde Agung dkk.
- Delegasi Belanda: Jan Herman van Roijen (ketua), anggota: Menteri Seberang Lautan van Maarseveen, dkk.
- Isi hasil:
- Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan penuh atas Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) secara tanpa syarat dan tidak dapat dicabut.
- Terbentuk Uni Indonesia-Belanda (hubungan kerja sama, bukan supremasi).
- Irian Barat (Papua Barat) belum masuk RIS; statusnya akan dirundingkan dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan.
- RIS menanggung sebagian utang Hindia Belanda (sekitar 4,3-4,5 miliar gulden).
- Penarikan pasukan Belanda dan perjanjian ekonomi/sosial-militer.
- Dampak:
- 27 Desember 1949: penyerahan kedaulatan (souvereiniteitsoverdracht) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam; Belanda resmi mengakui kemerdekaan Indonesia.
- RIS berbentuk federasi 16 negara bagian, Soekarno presiden, Hatta perdana menteri.
- Pemerintahan parlementer, konstitusi RIS.
- Catatan: Perundingan hampir buntu karena soal Papua Barat dan utang; diselesaikan dengan kompromi. Status Irian Barat baru tuntas lewat Pepera 1969[2:8][3:1].
Poin Penting
- Urutan diplomasi: Hoge Veluwe (gagal) → Malino → Denpasar → Linggarjati → Renville → Roem-Roijen → Inter-Indonesia → KMB → penyerahan kedaulatan 27 Des 1949.
- Linggarjati: pengakuan de facto RI (Jawa, Madura, Sumatra), pemrakarsa Sjahrir.
- Renville: wilayah RI menyempit drastis (Jawa Tengah + Banten + Sumatra); akibatnya kabinet Amir jatuh.
- Roem-Roijen: pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta, jalan ke KMB.
- KMB: Belanda serahkan kedaulatan ke RIS; Irian Barat ditunda satu tahun.
- Belanda baru mengakui kemerdekaan 27 Desember 1949 (bukan 17 Agustus 1945); pengakuan penuh atas tanggal 17 Agustus 1945 baru pada 14 Juni 2023 (lihat Sejarah-Kemerdekaan-TWK).
Rincian dari CAT-TWK-Tes-Wawasan-Kebangsaan.pdf (bagian Perundingan Hoge Veluwe, Malino, Linggarjati, Renville, Roem Royen, KMB). ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎
Detail dan nama delegasi diverifikasi dari Wikipedia "Perundingan Linggajati", Wikipedia "Perjanjian Renville", Wikipedia "Perjanjian Roem-Roijen", Wikipedia "Konferensi Denpasar", Wikipedia "Konferensi Malino", dan Wikipedia "Konferensi Meja Bundar". ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎ ↩︎